PURWOKERTO, nubanyumas.com – Wakil Ketua DPP PKB sekaligus Anggota DPR RI, Ida Fauziyah, menginstruksikan penguatan struktur partai secara masif di Kabupaten Banyumas guna mengejar target kenaikan kursi legislatif yang signifikan.
Hal tersebut ditegaskan Ida saat menghadiri acara Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Banyumas yang digelar di Hotel Surya Yudha Purwokerto, Sabtu (18/4/2026). Ia menekankan bahwa penataan struktur organisasi di seluruh tingkatan menjadi kunci utama kemenangan partai.
“Prosesnya memang serentak seluruh Indonesia dengan pemantauan yang ketat. Karena kami harus menyelesaikan Muscab ini sampai April 2026 ini harus selesai. Ini bagian dari penataan struktur,” ujar Ida Fauziyah di hadapan peserta Muscab.
Setelah penataan di tingkat kabupaten selesai, agenda akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan (PAC) pada Juli hingga September 2026. Puncaknya, pada akhir tahun 2026, penataan ditargetkan menjangkau tingkat desa atau kelurahan melalui Musyawarah Ranting (Musran).
Ida secara spesifik menetapkan target perolehan kursi untuk DPRD Kabupaten Banyumas meningkat menjadi 15 kursi dari perolehan saat ini sebanyak 9 kursi. Ia juga membidik tambahan masing-masing satu kursi untuk DPR RI dan DPRD Provinsi.
“Sekarang 9 kursi. Saya berharap bisa 15 kursi lah di DPRD Banyumas. Kemudian DPR RI-nya kita berharap tidak hanya satu kursi, tapi dapat satu kursi lagi dan satu lagi kursi untuk DPRD Provinsi. Jadi memang syaratnya strukturnya harus kuat,” tegasnya.
(H Ahyar)
Lebih lanjut, Ida mengingatkan agar pengurus yang terpilih nantinya harus benar-benar bekerja nyata di lapangan. Ia tidak ingin pengurus partai hanya sekadar nama yang tercantum dalam surat keputusan tanpa melakukan aksi konkret di tengah masyarakat.
“Organisasinya ditata rapi, struktur harus hidup. Hidup itu tidak hanya ada di atas kertas pengurusnya, tapi harus hidup bersama dengan rakyat, memahami apa yang menjadi aspirasinya masyarakat, merespons dan memberikan solusi,” imbuh mantan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.
Dalam proses penjaringan pengurus, Ida menjelaskan adanya mekanisme fit and proper test. Hal ini dilakukan oleh DPW bersama DPP untuk mengukur kapasitas calon ketua agar organisasi dipimpin oleh sosok yang tidak hanya mau, tetapi juga mampu secara kualitas.
“Kita akan mencari pengurus tidak hanya cari yang mau tapi yang mampu. Maka berikutnya ada proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Ada asesmen kemudian ada juga wawancara dari situ untuk mengukur kapasitas calon ketua,” pungkasnya.
(H Ahyar)
