PURWOKERTO, nubanyumas.com – Kamis (10/6/2021) malam, PMII Komisariat Jenderal Soedirman menggelar nonton bareng dan diskusi film ‘KPK: The End Game.’ Acara bertempat di Sekretariat ISNU Banyumas, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Hadir sebagai pemantik diskusi, Haryadi PhD, dosen Sosiologi Unsoed yang juga pengurus PC Lakpesdam NU Kabupaten Banyumas. Puluhan peserta diskusi terlihat antusias mendengarkan paparan Haryadi.
Acara serupa digelar di puluhan titik di berbagai daerah di Indonesia pada hari yang sama. Memang beberapa kali Watchdoc mendistribusikan karyanya kepada khalayak umum melalui nobar, di samping melalui kanal YouTube.
Film ini disutradarai oleh Dhandy Laksono, seorang jurnalis senior yang sekarang terjun dalam pembuatan berbagai film dokumenter di bawah naungan Watchdoc. Melalui beberapa film besutannya, dia kerap melancarkan kritik ataupun narasinya kepada pemerintah. Mulai dari isu lingkungan hingga politik di negeri ini. Termasuk melalui film yang terakhir ini.
KPK: The End Game, sebuah film dengan judul yang sepertinya terinspirasi dari film The Avengers ini lebih berfokus pada wawancara dengan pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Namun, salah satu penyidik mengakui bahwa TWK yang diselenggarakan KPK berbeda dengan tes serupa pada umumnya.
Misalnya terdapat pertanyaan yang dinilai aneh dan tidak sepatutnya ditanyakan, seperti “Anda pilih quran atau Pancasila?”.
Banyak hal yang disajikan film tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa KPK memang sedang dilemahkan. Mulai dari pemilihan calon pimpinan KPK yang bermasalah, dalam hal ini Firli Bahuri.
Firli terbukti pernah melakukan pelanggaran etik berat sebelum memperoleh jabatan ketua. Hal itu pernah secara resmi dinyatakan oleh pihak KPK sendiri melalui konferensi pers pada 11 September 2019. Namun nyatanya fakta tersebut seakan dimentahkan begitu saja oleh DPR, justru Firli sekarang malah mendapatkan jabatan prestisius itu.
Sebagai anak kandung reformasi, posisi KPK memang sangat vital dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Memang KPK sebagaimana lembaga negara lainnya tidak terlepas dari kemungkinan adanya pelanggaran ataupun penyimpangan. Munculah narasi bahwa ada Taliban di tubuh KPK. Isu semacam itu yang kemudian dijadikan dalil perlu adanya perubahan di dalam KPK.
Melalui TWK, Firli menyisir para pegawai KPK yang dianggap tidak pancasilais. Sejumlah 51 pegawai yang tidak lolos dianggap sudah tidak bisa ditolerir lagi dan harus didupak dari KPK. Hal yang sangat kontradiktif jika melihat rekam jejak Firli. Hal ini juga berdampak pada terhentinya beberapa penyidikan kasus yang sedang ditangani oleh pegawai non aktif tersebut.
Menurut Hariyadi, pelengseran sebagian pegawai KPK hanyalah permasalahan mikro dari grand design upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, sebetulnya yang kita bela bukan sekedar KPK, tapi adalah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ini 2 hal yang berbeda.
Jika KPK sebagai alat utama sudah disusupi oleh kepentingan pihak luar, maka kepercayaan terhadap lembaga ini pun bukan tidak mungkin akan menurun atau bahkan lenyap. Inilah dilematika yang menurutnya perlu dipahami agar kita tidak salah posisi dalam menempatkan empati kita terhadap KPK.
Di samping mengulik konten dalam film KPK: The End Game, Hariyadi juga menyampaikan kritik terhadap film tersebut dari segi konseptual. Film dokumenter yang tergolong ke dalam jenis ekspositori tersebut menurutnya masih mengandung ambiguitas dan akhir yang menggantung. Dinilai ambigu karena narasi yang ditampilkan di awal kurang didukung dengan wawancara yang dilakukan.
Haryadi menambahkan, pernyataan Presiden Jokowi yang menghimbau agar TWK tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK nampaknya juga hanya sekedar formalitas. Walaupun memang presiden dalam hal ini tidak bisa mengintervensi, namun kemudian muncul pertanyaan, “Jika sekelas presiden saja tidak didengarkan, bagaimana kita yang hanya rakyat jelata?”.
Menurut Hariyadi, ada satu teori yang cukup menggelitik tapi sering terjadi. Teori tersebut mengatakan bahwa jika kita ingin meramalkan apa yang akan terjadi pada pemerintahan secara umum, lihatlah pernyataan presiden, yang akan terjadi adalah kebalikannya.(*)
Kontributor: Agung Prasetyo
