Profesor Mohammad Roqib menegaskan tentang kaidah politik NU pada acara Diskusi Ilmiah PC ISNU Banyumas.
Hadir pula Profesor Hibnu Nugroho dan Profesor Sofa Marwah dari Universitas Jenderal Soedirman yang didaulat sebagai narasumber.
Baca juga: Profesor Politik Unsoed: Apalah Arti Demokrasi Tanpa Kesejahteraan
Diskusi Ilmiah diselenggarakan dalam rangka hari lahir Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang ke 24 sekaligus meneropong situasi pasca pemilu 2024.
Guru besar bidang pendidikan Islam sekaligus pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Najah menyatakan bahwa urusan meneropong dan berandai-andai merupakan hal biasa bagi kelompok santri.
“Kalau kalian pernah menghadiri forum Bahtsul Masa’il (forum musyawarah pengambilan status hukum), pasti terbiasa dengan pengandaian sebuah fenomena. Pengandaian ini merupakan langkah antisipatif untuk menentukan status hukum tentang fenomena yang belum terjadi”
Pada diskusi ilmiah ini, Prof. Roqib berkesempatan untuk menyampaikan penerawangan beliau terkait situasi Nahdlatul Ulama pasca pemilu.
Bagi Prof. Roqib, sangat jelas sekali bahwa kaidah politik NU adalah fleksibilitas. Sebuah hal yang sering dipandang oportunis bagi orang di luar NU.
Fleksibilitas merupakan pilihan bagi NU karena yang diusung adalah politik kebangsaan dan kepentingan umat.
NU bukan partai dan tidak menekuni jalan politik elektoral, jika banyak orang NU ikut ambil bagian dalam politik elektoral itu persoalan yang lain.
Namun sebagai organisasi masyarakat, kepentingan NU sudah sangat jelas. Yaitu mengusung agenda – agenda kebangsaan dan kepentingan umat.
Oleh karena itu, jika situasi elit politik semakin rusak maka posisi NU justru akan semakin terlihat jelas.
Baca juga:Profesor Hukum Unsoed: Siapapun Presidennya, Pasca Pemilu Akan Ruwet
Sebagaimana yang terjadi selama Orde Baru, ketika Gus Dur menjadi ketua umum PBNU harus selalu berhadapan sebagai oposisi terhadap pemerintahan Soeharto.
Siapapun Capresnya, NU Akan Selalu Mendapat Tempat
Mengingat kebutuhan pasca pergantian tampuk kepemimpinan adalah stabilitas, maka NU adalah organisasi yang paling tepat untuk dirangkul oleh pemimpin terpilih selanjutnya.
Stabilitas merupakan kunci bagi sebuah pemerintahan baru untuk memuluskan transisi dan merealisasikan program kerja.
Maka pemerintah harus merangkul NU sebagai organisasi masyarakat dengan basis anggota terbesar di Indonesia.
Tentu ini adalah kesempatan bagi NU untuk mempersiapkan kader – kader terbaiknya agar bisa mengambil peran untuk mengisi pos pemerintahan.
Karena untuk bisa memperjuangkan kepentingan umat, maka harus ada keberadaan dan keterwakilan NU dalam pemerintahan.
Baca juga:Peringati Harlah ke-24, ISNU Cabang Banyumas Gelar Diskusi Ilmiah
Satu hal yang perlu dicatat bahwa NU tidak pernah meminta kekuasaan, namun tidak akan menolak jika diberi.
Tetapi jika tidak diberi walau sedikit, maka tentu kekuasaan itu harus direbut!.
