PURWOKERTO, nubanyumas.com – Raperda fasilitasi Pesantren seyogyanya tidak hanya dipandang normatif. Akan tetapi baik pesantren, maupun eksekutif dan legislatif dapat memandang raperda tersebut sebagai manifestasi “political will’.
Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Mawi Khusni Albar. Harapannya, para pihak melihat secara esensial, tidak normatif.
“Perda pesantren bisa jadi cara pemerintah memposisikan peran penting pesantren dalam ranah formal. Perda ini tidak hanya menguntungkan pesantren saja,” kata Mawi kepada nubanyumas.com.
Oleh karenanya, kalau secara formal, raperda menjadi perda itu niscaya. Apalagi, UU Pesantren sebagai salah satu induk formal sudah jadi produk hukum level nasional.
“Harus mulai disetup, apa yang bisa dilakukan dan diberikan pemerintah sinergi kongkrit dengan pesantren. Tidak melulu soal bantuan materi, tapi ‘fasilitasi’ sebagaimana disebut dalam diksi raperda itu yang jadi utama. Bentuknya sangat fleksibel,” kata pria yang juga Wakil Ketua PC GP Ansor Banyumas.
Baca Juga : Perda Pesantren, Pengasuh Ponpes Kasih Masukan
Sementara pesantren, kata Mawi, juga harus memaknai raperda nantinya adalah pintu masuk memberi peran lebih nyata secara formal. Menurutnya, pesantren selama ini sudah memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara melalui pelayanan keummatan.
“Perda pesantren nantinya harus mampu menjadi ‘penyempurna’ alias added value atas apa-apa yang sudah dilakukan pesantren sebelumnya. Terutama, dalam konteks peran non kegamaan, harus kian nyata jadi mitra pemerintah,” katanya.
Makanya, Mawi meminta kedua pihak esensi dari aturan itu harus disiapkan dari sekarang.
“Kuncinya, kedua belah pihak harus pada pemikiran yang sama. Sama-sama memberi manfaat, memberi fasilitasi dan berkontribusi demi kemajuan dan kebaikan Negeri,” katanya.
