PURWOKERTO, nubanyumas.com – Aktivitas pendampingan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Banyumas kembali dimulai setelah vakum selama dua bulan.
Sebanyak 34 orang pendamping telah melakukan lapor diri dan rapat kesiapan di kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Banyumas, Senin (2/3/2026).
Kepala Bidang Koperasi DKUKMP Banyumas R. Alfian Hari Antono mengatakan para pendamping sudah siap bertugas mendampingi KDKMP di seluruh desa dan kelurahan se-Banyumas.
“Para pendamping, PMO dan BA, sudah melakukan lapor diri dan rapat koordinasi. Selanjutnya melakukan pendampingan di masing-masing Koperasi Merah Putih,” kata Alfian.
Sebanyak 34 pendamping tersebut terdiri dari dua orang Project Manager Officer (PMO) dan 32 Business Assistant (BA). Para tenaga BA bertugas mendampingi 331 pengurus KDKMP yang tersebar di desa dan kelurahan se-Kabupaten Banyumas.
Para pendamping hasil rekrutmen Kementerian Koperasi RI ini akan bertugas selama tiga bulan, yakni Maret hingga Mei 2026.
Alfian menjelaskan agenda mendesak para pendamping adalah mengawal pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan laporan pajak koperasi sebagai badan usaha.
Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BA Nomor 1 Tahun 2026, peran BA pada periode awal 2026 adalah mengawal transisi KDKMP dari tahap pembentukan menuju tahap operasional dan pengembangan usaha yang produktif, mandiri, serta berkelanjutan.
Sebelumnya, aktivitas pendampingan dilakukan selama tiga bulan pada periode Oktober hingga Desember 2025. Pada periode tersebut, tugas BA meliputi penguatan kelembagaan dan tata kelola, penyusunan rencana bisnis, serta kesiapan pembangunan gedung atau gerai KDKMP.
“Kami mengucapkan selamat bertugas untuk para BA dan bisa segera melakukan koordinasi dengan pengurus,” kata Alfian.
Saat ini pihak dinas tengah menyelesaikan surat penempatan para BA dengan memperhatikan kondisi geografis dan jarak tempuh.
Sebagai informasi, saat ini di Kabupaten Banyumas terdapat 153 pembangunan gedung atau gerai KDKMP yang ditangani oleh TNI bersama PT Agrinas Pangan Nusantara (APN).
Sementara itu, sebanyak 178 desa dan kelurahan belum melakukan pembangunan karena keterbatasan lahan dan biaya pengurugan.
