BANYUMAS, nubanyumas.com – Seperti diketahui, geger menu MBG kini melanda Banyumas. Mulai menu dinilai tidak layak hingga, kasus ‘dugaan keracunan’ pertama di salah satu SD di Pangebatan, Karanglewas, Banyumas. Tak pelak, kondisi ini menjadi kekhawatiran masyarakat hingga DPRD Banyumas gercep lakukan sejumlah aksi nyata.
Komisi IV DPRD Banyumas turun langsung ke lapangan menyikapi polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai dipersoalkan publik. Dalam waktu sebulan terakhir, mereka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur MBG, yakni di Gunung Lurah dan Perum Griya Satria Mandalatama.
Langkah ini merupakan respon cepat DPRD Banyumas atas dua kasus besar yang terjadi sebulan terakhir. Pertama, menu “kacang godog” di Gunung Lurah dan Sokawera yang viral dan memicu kritik tajam masyarakat. Kedua, dugaan keracunan massal akibat menu MBG di salah satu SD Desa Pangebatan yang menambah sorotan tajam terhadap kualitas program.
Anggota DPRD Banyumas dari Fraksi Partai Gerindra, Rachmat Imanda, menegaskan sidak dilakukan untuk memastikan mutu dan keamanan program MBG yang digagas pemerintah daerah. “Kami turun langsung karena persoalan ini menyangkut kesehatan anak-anak sekolah dan kepercayaan publik. DPRD harus hadir memberikan pengawasan nyata,” ujar anggota Komisi IV tersebut.
Menurut Rachmat, hasil sidak menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dalam tata kelola dapur MBG. Ia menyebut banyak aspek yang harus dibenahi, mulai dari standar bahan pangan, manajemen dapur, hingga pengawasan kesehatan. “Dapur MBG di Gunung Lurah dan Mandalatama kami rekomendasikan tutup sementara, sambil dilakukan perbaikan total,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, Komisi IV DPRD didampingi Korwil SPPI Banyumas, Lucky Ayu, Dinas Kesehatan Banyumas dan pihak lain. Kehadiran instansi teknis diharapkan memperkuat verifikasi lapangan dan memastikan langkah evaluasi berjalan sesuai standar.
Rachmat menambahkan, kritik masyarakat terhadap MBG harus dijadikan bahan introspeksi bersama. DPRD, kata dia, tidak tinggal diam. “Kami mendengar suara masyarakat, dan kerja cepat ini adalah bentuk komitmen agar kasus serupa tidak terulang. Tujuan utama MBG harus kembali pada niat mulia: memberi gizi baik, bukan menimbulkan masalah,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program besar. Menurutnya, MBG dengan anggaran besar harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar formalitas. “Ke depan, DPRD akan memperketat pengawasan agar kualitas MBG benar-benar sesuai harapan masyarakat,” tambahnya.
Sidak ini mendapat perhatian luas, terutama karena dilakukan di tengah hangatnya kritik publik terhadap tunjangan DPRD Banyumas. Komisi IV ingin menunjukkan bahwa lembaga legislatif tetap bekerja dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam isu sosial dan kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih (DNW), menegaskan langkah sidak adalah bukti komitmen DPRD dalam merespons cepat aduan masyarakat. “Kami tidak ingin masalah berlarut. Rekomendasi sudah jelas: dapur ditutup sementara, evaluasi menyeluruh, dan perbaikan harus segera dilakukan. Itu bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan hasil sidak ini, DPRD Banyumas berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan lebih baik, sehat, dan aman, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas daerah tersebut.
